Di era informasi yang serba cepat ini, transparansi dan komunikasi kebijakan menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Dengan meningkatnya tuntutan publik akan akuntabilitas, organisasi di berbagai sektor dituntut untuk tidak hanya menyusun kebijakan yang efektif, tetapi juga menyampaikannya dengan jelas dan terbuka.
Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk berkomitmen pada praktik komunikasi yang baik, guna memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diakses, dipahami, dan diterima oleh semua lapisan masyarakat.
Dosen FEB UNIKAMA, Riril Mardiana Firdausy, menyampaikan dengan adanya pembelajaran akuntansi perusahaan dagang mahasiswa FEB diharapkan dapat memahami konsep transparansi dalam pembuatan kebijakan moneter oleh Bank Sentral, Mahasiswa harusd mampu memahami konsep komuninasi dan strategi komunikasi kebijakan moneter oleh Bank Sentral, serta memahami praktek komunikasi kebijakan moneter (dalam kondisi normal maupun krisis) dalam upaya menunjang efektifitas kebijakan Bank Sentral.
Riril Mardiana Firdausy menyampaikan bahwa Pelaksanaann Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan Moneter di Indonesia telah sejalan dengan prinsip-prinsip dan kelaziman internasional, Bahkan, penerapan transparansi di Indonesia bisa dikatakan lebih baik daripada praktik di Negara maju. Tantangan utama bank sentral dalam membuat kebijakan moneter adalah adanya ketidakpastian terutama terkait situasi perekonomian dimasa yang akan datang.
Kepercayaan ini, pada gilirannya, akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menciptakan sinergi yang positif untuk kemajuan bersama.
Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus terus berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan komunikasi yang baik, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang maksimal dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya.
Melalui pendekatan Transparansi dan Komunikasi Kebijakan, diharapkan masyarakat dapat memahami tujuan dan dampak dari setiap kebijakan yang diambil, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk partisipasi aktif dan kolaborasi.